Musdesus Desa Bantarwaru Bentuk Koperasi Merah Putih, Dihadiri Muspika dan Warga
260
Majalengka – Pemerintah Desa Bantarwaru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas dan menetapkan pembentukan Koperasi Merah Putih. Acara ini berlangsung di balai desa dan dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Ligung, tokoh masyarakat, warga desa, serta Kepala Desa Bantarwaru, Azis.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bantarwaru, Azis, menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
> “Koperasi ini menjadi wadah ekonomi bersama yang akan dikelola secara transparan, profesional, dan partisipatif. Harapannya, koperasi ini dapat membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat kemandirian desa,” ujar Azis.
Camat Ligung yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi atas inisiatif Desa Bantarwaru. Menurutnya, koperasi desa adalah instrumen penting dalam menopang ekonomi lokal, terlebih di era pascapandemi di mana semangat gotong royong menjadi kunci kebangkitan.
Musdesus berjalan secara terbuka dan demokratis. Beberapa warga turut memberikan pandangan dan saran mengenai arah usaha koperasi ke depan. Dalam forum tersebut disepakati bahwa koperasi akan diberi nama Koperasi Merah Putih Bantarwaru dan akan bergerak dalam sektor simpan pinjam serta usaha dagang yang melibatkan produk lokal warga desa.
Tokoh masyarakat setempat menyatakan dukungannya dan berharap agar koperasi ini tidak hanya menjadi simbol semangat kebersamaan, tetapi juga benar-benar memberi manfaat konkret bagi masyarakat.
Setelah musyawarah selesai, dilakukan penandatanganan berita acara Musdesus sebagai bentuk legalitas awal berdirinya koperasi, yang selanjutnya akan diproses ke tingkat notaris dan instansi terkait untuk pengesahan badan hukum.
Dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih, Desa Bantarwaru diharapkan menjadi pelopor dalam menggerakkan ekonomi rakyat berbasis desa, sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa dan prinsip kemandirian ekonomi masyarakat.
